Andi Oddang lahir tahun 1928. dan pada awal tahun 1947, Andi Oddang berusia 19 tahun. Ayahnya Andi Makkarumpa, saat itu berusia 38 tahun, seorang asisten dari Abdullah Bau Massepe seorang tokoh pejuang yang disegani di Pare-pare Sulawesi Selatan. Tiba-tiba pada suatu siang, Makkarumpa dan puluhan orang lainnya digiring menuju sebuah terminal angkutan, berbaris dan kemudian diberondong peluru.
Kapten Raymond Westerling, seorang berdarah Turki, bekerja atas perintah pemerintahan Belanda yang melakukan eksekusi pembantaian itu.
Andi Oddang, mendengar kabar pembantaian itu dari sebuah kampung bernama Suppa, puluhan kilometer dari kota Parepare. Dia tak mampu berbuat apa-apa, hatinya menangis, perih dan sangat pedih. Sebab untuk menjenguk jenasah sang ayah pun tak bisa, pasukan Belanda menguasai wilayah kota. Lalu, puluhan mayat yang terbantai itu dikuburkan dalam sebuah liang besar, ditumpuk begitu saja.
Ayahnya bersama Abdullah Bau Massepe, pada masa penguasaan pasukan Belanda tidak meninggalkan Parepare. Mereka yakin aturan perang tidak akan dilanggar oleh pemerintah Belanda, yakni seorang diplomat atau negosiator tak boleh dibunuh. Tapi ternayata semua sia-sia.
Tidak hanya pembantaian di Parepare daerah lain pun mengalami teror, hampir semua pelosok Sulawesi Selatan. Westerling melakukannya dengan begitu tenang, ketika memasuki kampung dan warga sudah dikumpulkan, maka dia mencari tokoh paling berpengaruh kampung lalu menembaknya. Setelah itu, pasukan Belanda dan para pembantunya pun membakar habis kampung.
Apa yang menyebabkan Westerling melakukan pembantaian itu? Sejarawan Universitas Hasanuddin, Edwar Poelinggomang, mengatakan bila rencana pembantaian itu telah rancang dengan matang oleh pemerintah Belanda. “Ini untuk mengumumkan negara dalam kondisi darurat dan diberlakukan hukum di tempat,” katanya.
Pada sekitar Juli 1946, beberapa tokoh pemerintahan Belanda, berikut undangan dari delegasi daerah mengadakan pertemuan di Malino. Pada pertemuan itu, dibicarakan pembentukan negara Uni Indonesia-Belanda atau Indonesia Timur. Tapi penolakan begitu keras hingga akhirnya konferensi tak mendapatkan keputusan apa-apa.
Tapi pada 6 Desember 1946 diadakan lagi pertemuan di Denpasar, Bali. Isinya tetap sama membicarakan pembentukan negara Uni Indonesia-Belanda. Tapi sehari sebelum konferesni diadakan terjadi pengumuman bila negara dalam kondisi darurat.
Dan di saat bersamaan, Westerling yang disewa oleh Pemerintah Belanda mendarat di Makassar bersama 123 pasukannya. Belanda memercayakan penanganan keadaan darurat ke tangan Westerling di Makassar yang dianggap pusat Indonesia Bagian Timur, karena reputasinya yang berani saat menjadi tentara bayaran di Inggris.
Perintah hukum ditempat dilaksanakan Westerling dengan sempurna dan tanpa cela. Dia membantai dari Desember 1946 hingga Maret 1947. Tapi, beberapa spekulasi menyatakan bila pembunuhan yang dilakukan Westerling pada dasarnya melanggar aturan perang dan pemerintah Belanda pada masa itu tidak menyetujuinya. Makanya Westerling ditarik ke Batavia.
Namun, ketika kembali bukan cemooh yang diperoleh Westerling atau sanksi dari Pemerintah Belanda, melainkan penyambutan meriah, bagai upacara kemenangan.
Pada dinihari 11 Desember 1946, Westerling melakukan aksi pembantaian pertamanya di bagian Timur wilayah Makassar. Dan pada siang dihari yang sama, konferensi yang tertunda di Denpasar pun dilaksanakan. “Mau apa lagi. Para delegasi sudah mulai ketakutan dan pembantaian telah dimulai. Jadinya keputusan membentuk negara Uni Indonesia-Belanda disetujui,” kata Edwar.
Menurut Edwar, rencana pembentukan negara Indonesia Timur dilakukan Belanda ketika duet Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Untuk itu, salah satu cara kembali memecah belah Nusantara adalah melakukan adu domba dan membentuk negara-negara bagian. “Saya kira ini, jelas. Selain untuk mengamankan posisi dagang dan daerah pendudukan di mata internasional. Negara-negara merdeka akan dengan mudah mempertahankan teritorial masing-masing dan hal itu menguntungkan pemerintah Belanda,” katanya.
“Jadi pembantaian ini memang ulah pemerintah Belanda yang Gubernur Jenderalnya pada masa itu adalah Hurbertus Johannes van Mook. Dan sistem pembantaian seperti ini dengan muatan politik yang begitu kental, setahu saya baru terjadi di Indonesia,” katanya.
Di Jawa Barat, juga pernah terjadi pembantaian oleh militer Belanda di Desa Rawagede. Ada sekitar 400-an orang terbunuh. Kejadian itu, bermula saat mencari Kapten Lukas Kustardjo dan tak ditemukan. Pasukan militer Belanda menganggap warga kampung menyembunyikan. “Itu saya kira adalah kesalahan militer. Tak lebih dan tak ada unsur politiknya,” kata Edwar.
Bingung dalam Angka
Dalam catatan Westerling sendiri ke pemerintah Belanda saat itu, sekurangnya dia membunuh sebanyak 1700 orang dengan moncong senapan sendiri. Belum ditambahkan dengan pembunuhan yang dilakukan pasukan lainnya. Akhirnya akumulasi yang bertahan hingga sekarang bila korban pembantaian di sulawesi Selatan mencapai 40.000 orang.
Angka sebesar itu sebenarnya dikumandangkan pertama kali oleh Kahar Muzakkar di Yogyakarta, untuk menunjukkan kerihatinannya, karena Presiden Soekarno mengutuk keras pembunuhan dan penghadangan kereta api ke Malang. Gerbong-gerbong ditembaki dan menwaeskan tujuh orang. Aksi penghadangan itu pun tersebar hingga ke dunia internasional dan menimbulkan reaksi di Persatuan Bangsa Bangsa (PBB). “Itu masih kecil kenapa-kenapa dibesar-besarkan. Di Sulawesi ada 40.000 korban pembantaian dan tak pernah mendapat perhatian,” kata Kahar Muzakkar, ditirukan Edwar.
Menurut Edwar, angka nol untuk menunjukkan puluhan ribu rakyat yang mati untuk membuat asumsi banyaknya korban. Artinya, memang tak ada angka psati dan tentu tak ada yang bisa menghitung pasti, sebab daerah pembantaian tersebar dimana-mana.
Dia juga menegaskan, sebelum penarikan Westerling ke Batavia, pemerintah Belanda membentuk pasukan Poke dalam bahasa setempat diartikan sebagai Tombak. Pasukan-pasukan inilah yang menjadi ujung tombak dalam melakukan serangkain pembantian. Pasukan inilah yang menggiring masyarkat.
Setelah Westerling meninggalkan Sulawesi Selatan, pasukan Poke tettap melancarkan serangkaian serangan dan teror ke pelosok-pelosok daerah. Poke mengakhiri aksinya sekitar Juli 1947. Serangan pasukan Poke tetap dipertahankan untuk menutupi desain keadaan darurat negara yang diumumkan pemerintah Belanda. “Jadi kalau mau menghitung korban pembantaian, berarti bisa dilakukan sejak Desember 1946 hingga Juli 1947,” katanya.
Di ruang utama kantor Legiun Veteran Republik Indonesia di Makassar, Andi Oddang, menyandarakan badannya yang mulai terlihat rapuh di salah satu sofa. Kerutan-kerutan kulit begitu seperti terlihat longgar mengantung diurat-urat lehernya. “Kalau bukan 40.000 korban jiwa pada waktu itu, saya kira bisa saja lebih atau kurang. Tapi siapa yang bisa mengakumulasi dengan tepat,” katanya.
Andi Oddang adalah mantan Gubernur Sulawesi Selatan periode 1978-1983. Gaya bicaranya tegas dan terstruktur. “Tak ada yang peduli dengan hal semacam itu. Korban pembantaian 40.000 jiwa hanya berlalu begitu saja. Ya begitu saja. Ayo sekarang tunjukkan siapa yang peduli,” katanya.
Kini, mengungkit-ungkit kembali peristiwa itu membuat mata Oddang sembab. Beberapa kali dia berhenti bercerita. “Ini sulit,” katanya. Tapi, dia mulai kembali bersemangat setelah mengetahui keluarga korban pembantaian di Rawagede, Jakarta, memenangkan gugatannya di pengadilan HAM Belanda. “Ya mereka dibantu oleh orang-orang yang memang peduli. Tapi di sulawesi Selatan tak ada yang mau. Untuk melakukan itu, perlu duit yang besar, tahapannya harus ke Jakarta mencari orang yang akan membantu, lalu ke Belanda. Siapa yang membiayai,” ujarnya.
Kini tak ada yang tersisa dengan pembantaian 40.000 jiwa itu. Tapi yang pasti pada tahun 1974, Walikota Makassar H Patompo meresmikan monumen Korban 40.000 Jiwa dengan nama jalan yang sama, tempat patung beton peti mati berukuran 6 x 6 x 12. Diusung ratusan orang dan sebuah patung seorang laki-laki dengan kaki yang puntung berdiri tepat disamping peti.
Keluarga-keluarga pembantaian oleh Westerling atau korban 40.000 jiwa hingga sekarang tak pernah terdata. “Ya kami pasrah saja. Kalaupun pemerintah atau ada pihak lain yang ingin membantu, kami dengan senang hati juga ikut membantu dan menyambut dengan baik,” lanjutnya. “Yang ada hanya monumen dan orang-orang seperti saya yang memendam sakit.”
0 comments:
Posting Komentar