Senin, 14 Maret 2011

Perlu Sistem Irigasi yang Layak

Sulawesi Selatan harus mencari bagaimana caranya menyelamatkan produksi pertanian untuk tetap memberi makan 13 juta mulut baru pada 10 tahun ke depan. Sebab sistem irigasi yang ada sekarang tak dapat lagi melayani kebutuhan para petani.

Arifuddin 54 tahun, seorang petani di Desa Suli, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada setiap musim kemarau harus menahan kantuknya pada tengah malam berjalan ke areal sawahnya menunggu tetesan air yang dibagi dengan petani lainnya.


Untuk mengairi sawahnya yang hanya seluas 1 hektare dia harus menunggu hingga berjam-jam. “Biasanya dari jam 12 malam (pukul 24.00) hingga jam 3 (pukul 03.00) sawah baru terisi air itu,” katanya.
Menurutnya selama ini hal yang paling mengganggu petani adalah sistem irigasi yang sangat tidak memadai. Jika musim kemarau maka sawah akan kekeringan dan bila musim hujan sawah akan kebanjiran. “Kami sudah sering mengeluh tentang irigasi itu tapi pemerintah selalu seperti biasa hanya beri janji,” lanjutnya.

Kondisi itu, kata Arifuddin, membuat semua petani seperti terlilit masalah yang tak kunjung selesai. Untuk mengolah lahan seluas 1 hektare dibutuhkan waktu selama enam bulan. Tiga bulan untuk garapan lahan dan tiga bulan selanjutnya untuk merawat padi hingga panen. Setiap hektare padi dalam kondisi normal akan menghasilkan 55 hingga 60 karung, tapi sejak dua tahun terakhir 1 hektare itu hanya mampu menghasilkan 4 sampai 15 karung. Dan saat ini setiap kilogram gabah basah hanya dihargai Rp2.300.

Jadi hitungan pengeluaran petani kecil seperti Arifuddin akan terus merugi, meskipun beberapa subsidi yang dijanjikan pemerintah tak kunjung datang. Untuk mengolah lahan setiap hektare itu, Arifuddin akan mengeluarkan biaya traktor sebesar Rp900.000. Sebanyak Rp1,2 juta untuk delapan karung pupuk, racun rumput Rp100.000 dan racun hama Rp200.000. Jadi total biaya untuk pengeluaran dalam setiap kali panen adalah Rp2.400.000.

Tak hanya itu, pada musim tanam tahun ini kerugian dipastikan kembali sudah didepan mata, bukan lagi disebabkan kekeringan tapi curah hujan yang tinggi berikut tingginya perkembangan hama tikus. “Hampir dipastikan semua akan gagal panen lagi, tapi kami akan tetap turun ke sawah bukan untuk menjual padi, tapi untuk persediaan makan,” kata Arifuddin.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Sulawesi Selatan, Soeprapto Budisantoso ikut membenarkan keluhan petani tentang kondisi sistem irigasi yang kurang memadai. Sebab persedian sarana yang dilakukan pemerintah hanya bisa untuk perwatan dan rehabilitasi. Pembangunan jaringan irigasi baru hampir dipastikan tak ada.

Dikatakannya, di Indonesia khususnya daerah Sulsel sebanyak 35 persen sistem irigasi dalam keadaan rusak berat dari total lahan yang membutuhkan pengairan 650.000 hekatare pertanian yang harus mendapat pasokan air secara terus menerus.

Salah satu kendalanya karena sistem irigasi itu dibangun pada masa pemerintahan Belanda atau yang dibangun pada Pembangunan Lima Tahun (Pelita) pertama pada masa orde baru. Dan jaringan-jaringan irigasi itu membutuhkan anggaran yang besar untuk mengembalikan funsginya lagi.

Tahun 2009 di Ponre Ponre Kabupaten Wajo pemerintah merencanakan pembangunan jaringan irigasi baru untuk mengairi lahan seluas 4000 hektare tapi terkendala pembebesan lahan warga. Sehingga opsi yang dilakukan hanyalah melakukan pemeliharaan jaringan yang ada.

Dari catatan Dinas PSDA Sulsel, keengganan melakukan pembangunan jaringan irigasi baru karena kekurangan anggaran. Pemerintah pusat sebagai penyandang anggaran terbesar dalam masalah irigasi enggan mengeluarkan biaya untuk membayar ganti rugi pembebasan lahan warga, melainkan membebankan pada pemerintah daerah. Dan ironisnya pemerintah daerah tak pernah menyanggupi masalah itu.

Secara hitungannya jaringan irigasi yang baik untuk pemenuhan air pertanian adalah satu liter per detik untuk mengaliri 1 hektare lahan sawah. Jadi kalau ada sungai yang memiliki debit air minumum pada musim kemarau hingga 2 meter kubik per detik, maka akan mampu mengairi sawah seluas 2000 hektare. Tapi semua itu harus didukung oleh prasarana pembangunan seperti, bendungan untuk menutup aliran air agar tidak mengalir ke sungai lalu membangun saluran irigasi yang baik. “Dan tentu itu biayanya sangat besar,” kata Soperapto.

Masalah lain yang mucul adalah kondisi lahan pertanian tadah hujan di Sulsel masih sangat besar mencapai 200.000 hektare yang kondisinya memang tak memiliki sedikitpun sumber air.

Setiap tahun anggaran pemeliharaan jaringan irigasi dari pemerintah pusat adalah Rp160.000 per hektare. Dan hal itu, kata Soeprapto, masih sangat kurang sebab standarnya adalah Rp250.000 hingga Rp300.000 per hektare.

Tahun 2010 pemerintah pusat mencairkan anggaran untuk masalah air di Sulsel sebesar Rp500 miliar, sementara pemerintah provinsi Rp60 miliar dan pemerintah kabupaten/kota menyiapkan anggaran Rp2 hingga 3 miliar (di Sulsel jumlah kabupaten dan kota sebanyak 24 daerah).

Dan sekarang, karena Sulsel akan menghadapi tantangan memberi makan 13 juta mulut baru dalam satu dekade ke depan, perhatian akan pentingnya sistem irigasi yang layak akan memaksa pemerintah memikirkan serius masalah ketersediaan pangan ini. Jumlah penduduk Sulsel tahun 2010 adalah 8 juta jiwa dan pertambahannya setiap tahun mencapai 17 persen atau 1,3 juta jiwa. Jadi pada tahun 2020 penduduknya akan membengkak menjadi 21 juta jiwa.
Secara nasional wilayah Sulsel merupakan pemasok beras ketiga terbesar di Indonesia, selain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Dan yang paling utama adalah beras Sulsel memenuhi kebutuhan untuk sebagian besar kawasan timur Indonesia timur, seperti Flores dan kepuluan yang berada disekitar pulau Sulawesi.

Sementara data Bank Pembangunan Asia (AsDB) yang dikeluarkan di Manila dan dirilis Intrnational Press Service (IPS) belum lama ini menyebutkan sistem jaringan irigasi untuk distribusi air yang sebagian besar sudah tua berada di Asia khususnya di Asia Tenggara termasuk Indonesia. “Asia menyumbang 70 persen lahan irigasi di dunia serta rumah bagi beberapa pola irigasi tertua dan terbesar,” demikian pernyataan AsDB yang bermarkas di Manila. “Tapi kebanyakan sistem itu dibangun sebelum 1970-an, kurang berfungsi dan sering gagal menyesuaikan kebutuhan petani.”

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Sulawesi Selatan, Lutfi Halide juga menyatakan hal yang sama. Menurutnya untuk memepersiapkan langkah aman dalam ketahanan pangan maka dibutuhkan infrastruktur yang memadai terutama masalah irigasi.

Dikatakannya, tanpa pembangunan infrastruktur yang baik maka kecenderungan produksi pertanian akan selalu turun. Tahun ini, Lutfi Halide mengklaim mampu menghasilkan over stok beras sebanyak 5 juta ton beras. “Saat ini memang tak ada yang dikhawatirkan tapi kedepan semua semua itu akan sia-sia bila pembangunan sarana dan prasarana tidak memadai,” katanya.

Lutfi juga mengatakan tahun 2010 di kabupten Wajo dari 18 ribu hektare lahan pertanian sekitar 8.000 hektare lahan yang gagal panen karena kekeringan dan kerusakan tanaman karena hujan. Namun sisi lainnya, lanjut Lutfi, ada penambahan lahan seluas 188.000 hektare tanpa disengaja karena musim hujan.

Namun tingginya produksi pertanian berbanding terbalik dengan serapan Bulog. Hingga Oktober 2010 serapan Bulog hanya 160.000 ton. Rendahnya serapan ini karena Bulog tak mampu membeli gabah petani sesuai HPH yakni Rp2.640 harga yang ada dipasaran diatas HPH yakni Rp2.750.

Sementara Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Prof Ahmad Munir mengatakan rendahnya produksi pertanian karena petani tak memiliki kemandirian dan kedaulatan sendiri. “Jadi satu saja komponen pertanian yang goyang maka sistem pertanian akan ambruk,” katanya.

Ahmad Munir juga mencatat salah satu masalah mendasar adalah sistem irigasi yang didesain sudah sangat ketinggalan jaman. Dia memperkirakan dengan dampak perubahan iklim yang terjadi curah hujan berubah dan pola musim tanam pun berubah.

Dari catatan Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV Makassar mencatat perubahan pola musim hujan pada tahun ini lebih cepat 4 pekan atau maju empat minggu pada Oktober padahal kebiasaan semula musim hujan teradi pada November.

Tak hanya itu, rata-rata kapasitas hujan terjadi yang diatas normal. Dicontohkan untuk wilayah Makassar dalam kondisi normal intensitas curah hujan adalah 100 milimeter perdetik tapi sekarang menjadi 250 milimeter. Bahkan untuk puncak musim hujan pada Desember – Januari akan mencapai 500 milimeter.
Untuk itu Ahmad Munir memperkirakan kapasitas jaringan irigasi yang desainnya peruntukkan saat pembangunan hanya mampu menahan hujan 3000 mm per tahun dengan lama durasi 30 menit. Dan tren yang terjadi saat ini untuk Sulsel intensitas hujan meningkat 3 kali lipat yang artinya bisa mencapai 9000 mm per tahun dengan durasi hujan hingga dua jam. “Jadi otomatis infrastruktur irigasi yang ada tak akan mampu mengimbangi curah hujan itu,” katanya

Salah satu jalan keluar yang harus dilakukan untuk mengantisipasi sistem pangan di Sulsel selain perbaikan irigasi harus ada perubahan sistem pertanian ke organik. Menurutnya, pertanian konvensional yang ada saat ini haya akan membebani dan membuat unsur hara tanah semakin kurus.

Dikatakannya, selama ini sistem pertanian konvensional menggunakan pupuk secara berlebihan. Dan akhirnya tanaman hanya mampu menyerap 20-30 persen pupuk. Selebihnya akan terbuang ke dalam air tanah dan akan menimbulkan masalah lain.

Tak hanya itu, kelebihan unsur kimia yang digunakan memaksa tanah mengeluarkan nutrien membuat pemanasan semakin bertambah dan menghasilkan gas metana seperti dihasilkan tumpukan sampah yang bisa membahayakan petani sendiri. “Saya kira pemerintah ke depan harus benar-benar memperhatikan sistem pertanian organik untuk keselamatan petani itu juga,” lanjutnya.

Ahmad Munir berharap pemerintah tidak memandang petani sebagai produsen paling bawah dari tatanan masyarakat. Untuk itu, salah satu yang harus dilakukan adalah menciptakan keberpihakan terhadap petani. Hal yang paling utama adalah membangun farm road atau jalan tani yang ideal. Saat ini di Sulsel terjadi kelangkaan masyarakat untuk meninggalkan pekerjaan sebagai petani karena selalu merasa dirugikan. “Semua orang bahkan sarjana pertanian sendiri ketika menyelasaikan pendidikan tak berminat menjadi petani karena tak menemukan keuntungan. Saya kira ini masalah serius,” katanya. 


Catatn: Tulisan ini juga dipublikasi di Majalah GATRA edisi Januari 2011. 

Tidak ada komentar: